Duta besar Muhammad Anshor mengatakan, terdapat 4 karakteristik negeri berdaulat, ialah mempunyai daerah, mempunyai rakyat, mempunyai pemerintahan, serta mendapatkan pengakuan dari negeri berdaulat lain. Perihal itu bersumber pada kesepakatan Montevideo 1933.

Sehabis Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, banyak negeri berikan pengakuan kepada Indonesia. Semacam; Mesir( tahun 1946), Vatikan( 1947), Arab Saudi( 1948), Suriah( 1949), serta Turki( 1949).

Diungkapkan, banyak entitas tidak memperoleh pengakuan internasional selaku suatu negeri. Contohnya, Kosovo, Sahrawi( Western Sahara), Palestina, Taiwan( Republic of Cina) aktivitas diplomasi indonesia didunia internasional untuk mempertahankan kemerdekaan indonesia .

Negeri Kosovo, misalnya, merdeka pada tahun 2008. Negeri ini belum menemukan pengakuan dari banyak negeri. Dengan demikian, belum jadi negeri serta jadi anggota PBB. Banyak negeri tercatat menolak kemerdekaan Kosovo, ucap Anshor.

Bagi ia, bukan cuma kegiatan militer yang berarti buat jadi negeri merdeka yang diakui internasional. Bukan pekik heroik serta angkat senjata saja, melainkan perjuangan diplomasi turut berfungsi berarti.

Sehabis Konferensi Meja Bulat( KMB) pada 23 Agustus? 2 November 1949, lanjut Anshor, ha sil diplomasi Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan( DK) Perserikatan Bangsa Bangsa( PBB). Setelah itu Resolusi DK PBB No 67( S/ RES/ 67) pada 28 Januari 1949 menyerukan 2 perihal.

Awal, kelanjutan negosiasi buat menciptakan penyelesaian damai antara 2 pihak. Kedua, supaya penyerahan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada RIS dicoba saat sebelum 1 Juli 1950.

Anshor menarangkan, Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, mengukuhkan laut di antara pulau- pulau di daerah Indonesia terletak di dasar kedaulatan Indonesia selaku satu kesatuan daerah NKRI. Sehabis Deklarasi Juanda, luas daerah Republik Indonesia berganda 2, 5 kali lipat dari 2. 027. 087 km2 jadi 5. 193. 250 km2.

Sehabis lewat perjuangan diplomasi yang panjang pada 1982, deklarasi Juanda bisa diterima serta diresmikan dalam Kesepakatan laut PBB ke III Tahun 1982( United Nations Convention on The Law of The Sea( UNCLOS 1982), kata Anshor.

Tantangan Ekonomi Global

Berikutnya dicoba diplomasi kewilayahan pada 1957 sampai 1969. Perjanjian New York yang ditandatangani pada 5 Agustus 1962 serta disahkan pada 1 Mei 1963. Terdapat 5 tahanan dari perjanjian tersebut.

Awal, tindak lanjut atas ma salah Irian( Pa pua) bagian Barat yang tadinya sudah dinaikan dalam KMB. Kedua, pemindahan kekuasaan atas Irian( Papua) Barat dari Belanda ke Indonesia lewat UNTEA. Ketiga, Irian( Papua) bagian Barat kembali ke Indonesia pada 1 Mei 1963.

Keempat, Indonesia harus selenggarakan Penentuan Komentar Rakyat( Pepera) di Irian Barat saat sebelum akhir 1969. Kelima, pada 19 November 1969, SU PBB menerima serta menyetujui hasil- hasil Pepera.

Baca Juga : Disinfektan Saluran Akar – Antibiotik Terbukti Tidak Cukup untuk Memberantas Bakteri

Sebaliknya pasca- 1969 sampai dikala ini, bagi Anshor, dipecah dalam 2 tahapan. Awal pada 1975- 1999. Ialah perjuangan buat mempertahankan Timor Timur( Timtim) lewat upaya diplomasi. Tetapi, Timor Timur memilik membebaskan diri dari Indonesia lewat referendum 30 Agustus 1999.

Saat ini, kita melawan aksi propaganda aktivis Papua Merdeka. Mengestimasi serta mengalami tantangan keamanan nontradisional, cyber threat, kejahatan lintas batasan, pergantian hawa, pandemik penyakit, energy security, serta food security, kata Dirjen Amerika serta Eropa, Departemen Luar Negara.

Bagi ia, dikala ini Indonesia selaku kekuatan global. Selaku negeri dengan demokrasi yang terus menjadi kokoh, diharapkan terdapat penguatan dalam diplomasi ekonomi. Perkembangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global